Sekretariat Jenderal DPR bagian Penanggung Jawab Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas, Program Reformasi Birokrasi Setjen mengadakan Workshop tentang Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPR selama dua hari, Senin-Selasa (18-19 /6) di Hotel Santika, Jakarta

Menurut Ketua Tim Akuntabilitas Setjen DPR RI Helmizar, Workshop ini diselenggarakan dalam rangka terciptanya kesamaan pandangan di kalangan pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang juga indikator dari salah satu sasaran reformasi birokrasi nasional, yaitu Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

"Pada saat ini semua kementerian dan lembaga wajib melaksanakan transparasi di bidang kinerja dan di bidang keuangan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi untuk disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB" Kata Kepala Biro Keuangan Setjen DPR R ini.

Ia menambahkan, kewajiban lain sebuah lembaga adalah pelaporan keuangan beserta capaian kinerja dan cash planning yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. selain itu, Kementerian dan Lembaga juga diwajibkan memberikan laporan sejenis penyampaian perencanaan keuangan dan cash planning kepada Bappenas.

Deputi Bidang Administrasi Slamet Sutarsono mengharapkan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan segala upaya perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh penghargaan yang sesuai pula dari instansi yang diberikan wewenang untuk memberikan penilaian.

"Mungkin dengan workshop dan diskusi dapat menemukan sebuah konsep sistem penilaian yang sinergis antara akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas anggaran, sehingga tidak terjadi pengulangan kerja, yaitu membuat LAKIP dan membuat laporan Keuangan karena sistim yang berbeda" ungkapnya.

Workshop ini mengundang berbagai kalangan, yaitu perwakilan dari BPK, BPKP, Bappenas dan Kementerian PAN & BR sebagai narasumber.  Asisten Deputi Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian PAN dan BR, Hendro Witjaksono mengatakan, Setjen DPR merupakan lembaga yang khas, yang memang harus mempunyai standar pengukuran tersendiri.

“Dari diskusi tadi terlihat bahwa Setjen DPR masih terus memgembangkan indikator-indikator ukuran kinerja supaya bisa mengukur kinerjanya sendiri. Dan kemudian nanti soal akuntabilitas dan soal pertanggung jawabannya, pertama memang Setjen DPR harus menghasilkan output-output yang memang wujudnya servis atau dukungan pada dewan,”ujarnya.

Hendro  mengingatkan mengenai fungsi yang jelas di berbagai tingkat layanan, baik intern maupun ekstern, kepada masyarakat. “Harus dilihat bahwa antara Dewan dan Setjen ini memang mestinya lebih bersinergi sesuai dengan fungsinya yaitu melayani masyarakat dengan well prepared sehingga dapat berlangsung dengan baik” jelasnya.(ray) foto:ry/parle